PEMILIHAN UMUM MYANMAR HARUS DI IKUTI WARGA ROHINGYA, UJAR KE 8 ANGGOTA DK PBB

 INFOKOMNOW.COM                                                                                                   byBakkaranGNunukaN,                                                   12   S  e p t e m b e r    2020         

 

 

 

LaIgoLegendS@       "  Kami menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dalam demokrasi negaranya  ",   Ujar pernyataan DK PBB, Sabtu (12/9/2020),   dan pernyataan itu juga menambahkan,   "  Pemilu pada 8 November 2020  merupakan tonggak penting dalam transisi Myanmar, yang telah didukung oleh komunitas internasional dengan pendanaan dan keahlian teknis  ",  dengan bantuan dana dan tehnis dari komunitas Internasional dalam mewujutkan Myanmar yang lebih demokratis dan sejahtera.

 Pernyataan tersebut  tentunya menjadi  harapan Delapan anggota Dewan Keamanan PBB  yang juga meminta agar warga Rohingya turut  berpartisipasi dalam pemilihan umum di Myanmar yang akan datang 8 November 2020.   Pernyataan tersebut dipublikasikan setelah DK PBB melangsungkan konferensi virtual tertutup yang ditandatangani oleh Belgia, Republik Dominika, Estonia, Prancis, Jerman, Tunisia, Inggris, dan AS.

Para penandatangan menggarisbawahi bahwa komitmen mereka  adalah untuk memastikan individu dari semua komunitas, termasuk Rohingya  dapat turut serta berpartisipasi  " dengan aman, sepenuhnya  dan setara dalam pemilihan yang kredibel dan inklusif ".   Tak hanya itu, delapan anggota DK PBB tersebut juga menyatakan keprihatinan mereka terhadap insiden bentrokan yang terus berlanjut di Negara Bagian Rakhine dan Chin Myanmar, serta menyerukan " segera menghentikan permusuhan ".

Sejak kerusuhan Myanmar 2017 terdapat sekitar 740.000 Rohingya yang telah melarikan diri dari pelanggaran militer  dan berlindung di negara tetangga Bangladesh, di mana mereka menempati kamp-kamp besar sehingga  Myanmar dituduh melakukan " genosida " di hadapan Mahkamah Internasional, badan peradilan tertinggi PBB.   Dalam pernyataan dari delapan negara tersebut, mereka juga mendesak Myanmar " untuk mempercepat upaya nya untuk mengatasi penyebab jangka panjang krisis di Rakhine dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulangan pengungsi yang aman, sukarela, berkelanjutan, dan bermartabat ".

Meski sekitar  lima juta kaum muda Myanmar bersiap mencoblos untuk kali pertama dalam pemilihan umum legislatif,  08  November  2020  mendatang,  namun ditenggarai banyak  warga Myanmar lainnya tidak dapat mengikuti pesta Demokrasi tersebut karna berbagai pelayanan kenegaraan yang belum berjalan Adil dan meraata.     Sebagaimana yang di alami May Thandar Maung dengan situasinya yang  berbeda yaitu  remaja perempuan berusia 18 tahun itu adalah seorang muslim mengalami banyak perlakuan dalam proses legaliasi pemilihan,  "  Dengan status agama saya, saya tidak bisa mendapatkan kartu tanda penduduk  ”,  Ujar SiGaluh May T Maung pada AFP di Meiktila

Dia mengeluhkan betapa pejabat lokal menunda permohonannya selama lebih dari setahun, sementara milik temannya yang beragama Buddha diproses cepat, terlebih  Meiktila pernah menjadi ladang kerusuhan berdarah antarwarga pada 2013.   Warga etnis Rohingya di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh atau di negara bagian Rakhine dipastikan tidak akan mendapat hak mencoblos.   Sementara  warga muslim dari etnis lain, meski diakui sebagai warga negara, tetap kesulitan mendapat kartu identitas.

Pernyataan dari 8 negara itu mendesak Myanmar   " untuk mempercepat upayanya untuk mengatasi penyebab jangka panjang krisis di Rakhine dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulangan pengungsi yang aman, sukarela, berkelanjutan dan bermartabat ",  mereka juga meminta pertanggungjawaban Myanmar atas semua kekerasan yang telah terjadi seperti tindakan “ Genosida “ yang telah ditetapkan Mahkamah Internasional di Den Hag serta pemulihan hak dan kehidupan  atas kaum yang mengalami perlakuan tidak adil seperti pemulihan kaum Rakhien.

Warga muslim mengeluhkan praktik korupsi, di mana mereka harus membayar ratusan Dollar AS, untuk mendapat KTP,    Jumlah yang diminta dari warga muslim diklaim jauh lebih besar ketimbang ‘uang teh yang biasa dibayarkan warga mayoritas umumnya hingga mencapai USD 370.   Pengalaman itu digemakan oleh warga muslim di seluruh negeri, kata analis politik David Mathieson di Yangon. "Sentimen antimuslim muncul dalam bentuk diskriminasi di sekolah, tempat kerja atau dalam mendapat akses untuk pekerjaan di pemerintahan,” katanya.

Negeri berpenduduk mayoritas Buddhis itu diperkirakan bakal mengembalikan partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)  ke kekuasaan pada 8 November  2020  mendatang  partai yang sangat kuat mengusung  kebijakan pemerintahan masa lalu.   Pemilu ini adalah kali kedua Myanmar menggelar pesta demokrasi sejak berakhirnya kekuasaan junta militer tahun 2011 silam.

 

 

 

 

 "  Wujutkan harmonisasi hidup dengan kebersamaan yang setara  ",  

Said by LaIgoLegendS@